nusakini.com, Palu - Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) memberikan kuliah umum kepada 1.500 civitas academica Universitas Tadulako, Kota Palu pada Minggu (28/04/2024) malam. Dalam kesempatan ini, Menteri AHY memaparkan peran dari Kementerian ATR/BPN dalam mewujudkan Indonesia Emas 2045.

Menurut Menteri AHY, terdapat empat pilar pembangunan Indonesia menuju Indonesia Emas 2045. Pertama, pembangunan manusia dan penguasaan IPTEK; kedua, pembangunan ekonomi yang berkelanjutan; ketiga, pemerataan pembangunan; serta yang keempat, pemantapan ketahanan nasional dan tata kelola pemerintahan.

Kementerian ATR/BPN selaku instansi yang mengampu di bidang pertanahan dan tata ruang turut berperan dalam pilar kedua, yakni mewujudkan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Salah satu upaya mewujudkan hal tersebut ialah dengan peningkatan investasi melalui kepastian hukum atas tanah di Indonesia.

• Sekjen Kementerian ATR/BPN Tandatangani Nota Kesepahaman dengan DPR RI, Dorong Sinkronisasi Data Pengaduan Masyarakat
• Syahri Bulan Pegang Rinci Asli Tanah Lakang Panakukang, Makassar
• Kisruh Pemilikan Lahan di Jln Al Markaz 2, Risky Alif Tegas Akan Perjuangkan Haknya
• Rapat Kerja Bersama Komite I DPD RI, Menteri AHY: Keadilan untuk Semua, Kesejahteraan untuk Semua
• Susun Rencana Kerja dan Anggaran yang Tepat Sasaran, Wujudkan Kementerian ATR/BPN Jadi Institusi Berstandar Dunia

"Kalau kita ingin ekonomi bergerak, kita perlu investasi yang datang dari luar maupun dalam negeri. Investor akan punya keyakinan untuk menanamkan modal kalau ada kepastian hukum di atas tanah yang ada di Indonesia," ujar Menteri AHY.

Dengan kepastian hukum, diharapkan mampu meyakinkan para investor bahwa tanah tempatnya merencanakan investasi telah terlindungi dari praktik-praktik mafia tanah. Untuk memberikan kepastian hukum terhadap seluruh bidang tanah di Indonesia, dibutuhkan juga partisipasi masyarakat untuk mendaftarkan tanah yang dimiliki. Oleh sebab itu, Menteri AHY terus menyosialisasikan ke masyarakat agar segera menyertipikatkan tanahnya demi kepastian hukum dan ikut memberantas mafia tanah.

"Inilah kenapa kita terus meyakinkan masyarakat untuk memiliki kepastian hukum hak atas tanahnya. Dengan sertipikat misalnya, jangan sampai tanah yang dimiliki dirampas oleh mafia tanah," tutur Menteri ATR/Kepala BPN.

Selain melalui kepastian hukum tersebut, Kementerian ATR/BPN juga berupaya meningkatkan investasi dari segi perencanaan tata ruang wilayah. "Kita lakukan perencanaan tata ruang dan betapa kompleksnya tata ruang wilayah nasional itu," ucapnya.

Dalam kesempatan ini, Menteri ATR/Kepala BPN didampingi sejumlah Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN; Kepala Kantor Wilayah BPN Provinsi Sulawesi Tengah, Freddy A. Kolintama; Gubernur Sulawesi Tengah, Rusdi Mastura; Wali Kota Palu, Hadianto Rasyid; dan sejumlah Kepala Kantor Pertanahan di lingkungan Kanwil BPN Provinsi Sulawesi Tengah. (pr/agr)